Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN memberikan bantuan teknis kepada 68 pemerintah daerah

INDOPOS.CO.ID – Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang turut mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu perlu segera mempercepat penyusunan RDTR dan sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif di Indonesia.

Dalam upaya mempercepat penyelesaian RDTR, serta melalui komitmen dan kerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN memberikan bantuan teknis penyusunan RDTR melalui Anggaran Belanja Tambahan Umum Bendahara Negara Tahun 2023 ( ABT BA BUN) Tambahan anggaran senilai Rp130.473.662.000,- diberikan kepada 68 kabupaten/kota yang mencakup 25 provinsi se-Indonesia.

Bantuan ini kami harapkan dapat mempercepat penyiapan 82 RDTR di seluruh Indonesia yang terdiri dari 77 RDTR daerah dan 5 RDTR perbatasan. Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan langsung 5 dokumen materi teknis kepada kepala daerah untuk membantu persiapan RDTR yang digelar di Hotel Grand Sheraton Jakarta, Rabu (10/1/2024).

“Kami berharap materi teknis ini segera ditindaklanjuti menjadi Persub (persetujuan substansi, red.) dan terus menjadi Perkada (peraturan kepala daerah, red). Kalau menjadi peraturan daerah RDTR, sudah akan menambah jumlahnya. tercapai sebelumnya, menjadi 399 dari target kita tahun 2000,” kata Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto menjelaskan, peningkatan investasi dari selesainya RDTR ini untuk memudahkan badan usaha yang melakukan penanaman modal di Indonesia untuk menyelesaikan kegiatan di bidang Kesesuaian Penggunaan Ruang (KKPR). Selain itu, RDTR dikaitkan dengan sistem penerbitan KKPR otomatis yang dibangun di Badan Koordinasi Kementerian Penanaman Modal/Penanaman Modal (BKPM), mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) .

“Kalau investor datang ke daerah yang belum ada RDTR, apakah bisa membantu menyelesaikan KKPR? Jawabannya iya, namun memerlukan waktu yang lama dan investor bisa saja kabur atau pindah ke wilayah dan negara lain. Maka selesaikanlah RDTR ini bersama-sama karena tugas kita semua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Dari RDTR sendiri terlihat pertumbuhan ekonomi kita terus meningkat,” lanjut Hadi Tjahjanto.

READ  Realme diduga menghentikan penjualan produk notebooknya

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Wilayah Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa dalam kesempatan yang sama menginformasikan bahwa penyusunan RDTR dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan, yakni Agustus hingga Desember 2023. Berdasarkan data dari BKPM, 77 lokasi daerah mempunyai potensi investasi lebih besar dari Rp 2.000 triliun, sehingga jika RDTR ini bisa diselesaikan dalam bentuk peraturan daerah maka perkiraan tersebut akan terealisasi.

“Jadi ini perjalanan panjang yang kita lalui di tahun 2023 untuk menyusun RDTR ini yang terdiri dari lima dokumen yang disampaikan Menteri ATR/BPN prioritas kepada seluruh kepala daerah untuk ditindaklanjuti. “Pak Menteri, kami siap memenuhi instruksi Menteri untuk mempercepat penyusunan RDTR guna mendukung iklim investasi di Indonesia, sebagaimana juga disampaikan oleh Presiden, untuk mencapai target investasi sebesar 1650 triliun pada tahun 2024,” kata Gabriel. Triwibawa.

Pemaparan hasil bantuan teknis RDTR juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Pengaturan Transportasi Darat dan Ruang (PPTR), Dwi Hariyawan; Pimpinan Senior Kementerian ATR/BPN; Kepala Daerah di Indonesia; serta perwakilan kementerian/lembaga negara. (lih.)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *