OJK memerintahkan perbankan memblokir 85 rekening kredit ilegal

Foto ilustrasi: Google Indonesia.

Sejak September 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir lebih dari 85 rekening yang diduga terkait dengan pinjaman. on line secara ilegal sebagai upaya meminimalisir dan membatasi pergerakan pelaku kejahatan melalui sistem perbankan. Direktur Eksekutif Pengawasan Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tindakan tegas akan dilakukan terhadap kegiatan yang mengganggu perekonomian dan masyarakat, seperti perkreditan. on line OJK akan terus melakukan aktivitas ilegal, termasuk melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dian mengatakan OJK akan selalu menjaga integritas sistem keuangan dari kejahatan ekonomi. Termasuk penggunaan perbankan baik secara institusional maupun melalui penggunaan rekening oleh sebagian individu sebagai sarana untuk melakukan atau memfasilitasi kejahatan, yang tidak kondusif bagi kegiatan perekonomian yang sehat, kata Dian di Jakarta, baru-baru ini.

Hal itu sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan UU No. Kementerian/Lembaga terkait, internal OJK, dan sektor keuangan harus terus melawan praktik-praktik yang merugikan masyarakat serta merusak reputasi dan integritas sistem keuangan.

OJK juga meminta perbankan selalu berkomitmen kuat dalam mendukung upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, termasuk pinjaman online ilegal, melalui peningkatan implementasi. layanan pelanggan yang mendalam A peningkatan uji tuntas (CDD/EDD), khususnya dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan secara tepat waktu untuk memastikan kesesuaian transaksi nasabah dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi, melalui pengembangan media pemantauan yang andal.

Selain persyaratan OJK, bank juga melakukan analisis dan pemblokiran rekening secara independen. Terutama dalam hal pinjaman on line ilegal, terdapat ciri-ciri umum yang mungkin menjadi perhatian masyarakat antara lain tidak terdaftar/berizin di OJK, menawarkan suku bunga tinggi, persyaratan perjanjian pinjaman yang tidak jelas, penawaran melalui spamSMS atau media sosial, mereka memerlukan akses data pribadi dan tidak memiliki identitas kantor yang jelas.

READ  Keamanan Informasi Bisnis Di Mataram Mengejutkan

OJK meminta masyarakat mewaspadai penawaran pinjaman online dan memastikan hanya menggunakan pinjaman on line terdaftar dan berizin resmi OJK yang informasinya dapat diperoleh melalui Kontak OJK 157. Dalam rangka terus memperkuat integritas sektor jasa keuangan, OJK juga menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan Anti Uang program pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan non-proliferasi pembiayaan di sektor jasa keuangan.

Sebelumnya OJK telah memiliki POJK no. 39 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud yang selama ini mampu meminimalisir potensi terjadinya Fraud pada sistem perbankan. Terbaru, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Penerapan tata kelola yang baik menjadi landasan dalam mengelola kegiatan usaha bank agar dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai, etika, prinsip dan kepatuhan terhadap integritas.

OJK akan terus bersinergi dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas tindak pidana perbankan di Indonesia, serta memperkuat literasi keuangan dan melaksanakan program komunikasi dan edukasi secara aktif dan komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal yang dapat merugikan secara ekonomi dan sosial.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *