Menteri Keuangan Sri Mulyani: Defisit APBN 2023 Rp 347,6 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2023. Dalam laporannya, Menkeu mengungkapkan APBN Indonesia mengalami defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB pada tahun 2023.

Realisasi penerimaan negara pada tahun 2023 mencapai Rp2.774,3 triliun atau meningkat 5,3% dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi penerimaan negara, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp2.155,4 triliun, melebihi target APBN tahun 2023 dan meningkat 5,9% dibandingkan hingga penerapannya pada tahun 2022. penerimaan pajak didukung oleh pemulihan perekonomian dan efektivitas reformasi perpajakan.

“Penerimaan perpajakan ini ditopang oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.869,2 triliun melebihi target APBN tahun 2023, meningkat signifikan sebesar 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022. Di sisi lain, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 286,2 triliun tercatat turun 9,9% dibandingkan realisasi tahun 2022,” kata Menkeu, Selasa (2 Januari 2024).

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp605,9 triliun, meningkat 1,7% dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan tersendiri dari barang milik negara yang berasal dari dari dividen BUMN dan penerimaan sumber daya alam nonmigas, meskipun penerimaan sumber daya alam migas mengalami penurunan akibat pelemahan harga komoditas, khususnya minyak.

Realisasi belanja pemerintah mencapai Rp3.121,9 triliun melebihi alokasi APBN tahun 2023 atau meningkat 0,8% dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal ini mendukung pemanfaatan pengaturan otomatis kementerian atau lembaga (K/L), serta optimalisasi alokasi belanja untuk kelanjutan berbagai proyek prioritas.

“Hal ini sejalan dengan strategi politik untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi nasional. “Pelaksanaan belanja negara terdiri dari pelaksanaan belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.240,6 triliun (99,7% APBN 2023), turun 1,7% dari realisasi tahun 2022,” ujar Menteri Keuangan yang juga menjabat CEO Bank Dunia itu.

READ  Peningkatan Keterlibatan Pelanggan Di Mataram Terbaru

Realisasi belanja kementerian atau lembaga yang menjadi bagian belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.153,5 triliun (115,2% dari APBN 2023), meningkat 6,3% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan pagu belanja K/L kecuali lain-lain antara lain: penebalan bantuan sosial, mempercepat penyediaan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN dan persiapan pemilu.

Sedangkan realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.087,2 triliun (87,3% dari APBN), turun 9,0% dibandingkan realisasi tahun 2022. Belanja non-K/L ini mencakup subsidi dan kompensasi energi. menjadi Rp 475,7 triliun. (111,6% dari APBN 2023 atau 106,9% dari Perpres 75/2023),” ujarnya.

Pelaksanaan transfer ke daerah pada tahun 2023 mencapai Rp881,3 triliun (108,2% dari pagu APBN tahun 2023), meningkat 8,0% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi DBH dan tunggakan DBH sampai dengan tahun 2022 serta meningkatkan penyaluran DAK.

Apalagi realisasi defisit anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% PDB. Hal ini masih sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global.

“Defisit kami jauh lebih kecil yaitu 1,65% PDB dan juga rasio utang terhadap PDB kami kehendak Tuhan dapat terus dipertahankan dan dalam hal ini dapat dikelola dari segi risiko dan kinerja. “Hasil APBN 2023 yang sangat positif tentunya menjadi bekal yang sangat baik untuk menyongsong pelaksanaan APBN 2024,” kata Menkeu optimis.

Implementasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun (60,1% dari target APBN 2023 atau 74,9% dari target Perpres 75/2023). Pembiayaan utang tahun 2023 Rp 407,0 triliun, direalisasikan dengan bijaksana dan mampu menjaga efisiensi biaya utang (biaya dana).

Selain itu, pemerintah melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi sebesar Rp90,1 triliun, antara lain melalui penyertaan modal negara pada BUMN dan investasi pada BLU. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga lingkungan hidup, dan meningkatkan partisipasi Indonesia di dunia internasional.

READ  Rencana Bisnis Strategis Di Mataram Kreatif

Suntingan: Eva Martha Rahayu

Swa.co.id



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *