Masyarakat memerlukan kejelasan permasalahan agraria di Air Bangis, Pasaman Barat, dari sudut pandang manajemen konflik

Penulis: Alya Dwi Pramesti
Administrasi Publik Universitas Andalas

JurnalPost.com – Tingginya angka konflik di Indonesia menjadi bukti bahwa reforma agraria masih sebatas wacana atau wacana. Berdasarkan rencana yang digagas Presiden Jokowi pada tahun 2015, tanggapannya terhadap reforma agraria pada tahap awal tidak serius dan tidak dilaksanakan dengan baik.

Tahukah Anda semua permasalahan lahan di Air Bangis? Konflik agraria di Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis telah berlangsung sejak tahun 2016. Konflik ini bermula karena kawasan yang dihuni masyarakat termasuk dalam kawasan hutan produksi dan merupakan bagian dari program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Oleh karena itu, pemerintah berencana melaksanakan Proyek Strategi Nasional (PSN) pengembangan kilang minyak dan produk petrokimia PT Abaco Pasifik Indonesia di wilayah yang dihuni masyarakat Nagari Air Bangis dan Nagari Batahan. Permasalahan semakin panjang dan menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya.

Saat ini lahan tersebut telah dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1970an. Terdapat sekitar 600-700 keluarga dengan jumlah penduduk ribuan, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di wilayah ini saling bergantung satu sama lain.

Sekitar 30 hektar lahan akan digunakan dalam perencanaan untuk membangun sektor industri yang mengancam banyak masyarakat lokal. Dampak yang dirasakan masyarakat jika proyek Strategi Nasional dilaksanakan adalah menggusur rumah warga dan mengalihkan mata pencaharian warga sekitar. Mengapa pemerintah melihat hal ini sebagai alasan mengapa tanah yang mereka miliki menjadi milik negara. Sehingga dalam hal ini warga tidak berani memungut hasil sawitnya karena banyak petugas yang menjaga lahan. Sayangnya, warga yang mengambil tindakan justru mendapat kekerasan dari aparat.

Persoalan ini sudah sampai ke Komnas HAM di Jakarta Pusat, warga sudah mengambil langkah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat terkait persoalan pertanahan ini. Sehingga pemerintah pusat mengeluarkan “surat perlindungan” bagi masyarakat Air Bangis. Namun sayangnya, dalam rapat tersebut Kementerian Agraria dan Perencanaan Daerah mengaku belum mampu menentukan “status kepemilikan tanah di Air Bagis”.

READ  Gempa hari ini, Minggu 24 Desember 2023: Terjadi satu kali dan mengguncang Indonesia di Sumbawa, NTB
Dokumentasi anggota masyarakat selama audiensi

Strategi aksi yang dapat diambil dari permasalahan konflik agraria adalah manajemen konflik. Konflik bisa mereda jika kedua belah pihak mendapat keadilan. Strategi kolaboratif ada untuk memenuhi tidak hanya kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan lawan, sehingga menghasilkan keuntungan yang setara dan maksimal.

Setelah banyak tindakan yang dilakukan oleh masyarakat warga Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis namun hingga saat ini masih belum berhasil, belum dapat ditentukan status kepemilikan tanah yang ada. Keputusan ini dikeluarkan pada bulan September hingga saat ini, sesuai dengan apa yang disampaikan, dimediasi oleh Kementerian Pertanian dan Tata Ruang.

Sebelum isu ini berakhir ricuh, jika terjadi hal buruk seperti PSN maka isu tersebut akan berkonflik dan jangkauannya lebih luas.

Sebelum langkah ini, seorang pemecah masalah hadir untuk memberikan solusi. Pemecahan masalah merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan sama-sama memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Solusi konflik yang bisa kita gunakan adalah strategi yang saya pilih yaitu pemerintah misalnya membangun proyek strategi nasional (PSN), jalan terbaiknya adalah mencari solusi bagi masyarakat yang terkena dampak dengan memberikan lapangan kerja. . . Di pihak masyarakat juga harus jeli dan teliti dalam memastikan perubahan status kepemilikan tanah ketika ada izin usaha di wilayah tempat tinggalnya.

Bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan agraria. Memastikan bahwa kebijakan mempromosikan hak-hak masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Saya lebih lanjut meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dari segi tanah yang masih ada hingga saat ini.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *